Parlemen Indonesia benar-benar terbelah, dimana telah kita ketahui bersama DPR telah membentuk dua faksi yang mempunyai garis putih yang jelas. Faksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terdiri atas partai politik pengusung Joko Widodo – Jusuf Kalla yaitu PDIP, NASDEM, PKB, “PPP” dan Hanura. Sedang Faksi lainnya yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri atas koalisi partai pengusung Prabowo-Hatta diantaranya Golkar, Demokrat, PAN, Gerindra, “PPP”, serta PKS.
Adanya dua Faksi besar ini membuat suasana politik Indonesia terasa sangat dinamis dengan visi dan kepentingannya masing-masing. Secara perhitungan kursi anggota Dewan Faksi KMP mempunyai rasio lebih besar dibandingkan Faksi KIH. Dengan peta kekuatan politik ini seakan membuat parlemen dikontrol penuh oleh Faksi KMP. Salah satu akibatnya DPR-MPR dan alat kelengkapan Dewan hampir sepenuhnya dikuasasi oleh Faksi KMP. Seyogyanya hal ini tak perlu terjadi apabila sedari awal, Partai Politik maupun Faksi yang ada mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat. Namun apa boleh buat desakan kepentingan pasca gesekan pemilu Presiden yang begitu luar biasa membuat parlemen bagai “piring yang terbelah” alias sulit disatukan.
Selain unsur Partai Politik dan terbentuknya Faksi yang memicu kekisruhan di parlemen, ternyata eksekutif berperan memperkeruh suasana politik saat ini. Ditengah konflik Internal PPP, Pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM (MENKUMHAM) selang beberapa saat setelah dilantik mengeluarkan Surat Keputusan yang melegitimasi muktamar PPP kubu Romi yang condong pada Faksi KIH. Hal ini tentu membuat kekisruhan kian memuncak ketika PPP kubu SDA menyetorkan nama-nama calon dalam pemilihan alat kelengkapan anggota dewan, namun dijegal oleh “Surat Sakti” dari MENKUMHAM tersebut. Bukan tanpa alasan MENKUMHAM mengeluarkannya, melainkan aroma kepentingan untuk merekayasa peta kekuatan politik di parlemen dengan menggoyang barisan Faksi KMP.
Dengan adanya PPP kubu Romi yang legitimet tidak serta merta membuat KIH dapat bernafas lega, hal ini karena jumlah kursi Faksi KIH masih dibawah Faksi KMP. Selama mekanisme keputusan-keputusan legislatif diambil melalui mekanisme suara terbanyak, selisih satu suarapun akan berpengaruh besar terhadap kebijakan politik yang dihasilkan.
Saat ini kita dipertontonkan parody politik dimana Eksekutif dibawah Joko Widodo-Jusuf Kalla baru saja mengumumkan susunan kabinetnya dengan formasi yang syarat bagi-bagi kursi, tidak berselang lama disenayan kelompok Koalisi Indonesia Hebat “KIH” yang notabene se-Faksi dengan Eksekutif mendeklarasikan Pimpinan DPR Tandingan sebagai bentuk perlawanan terhadap susunan pimpinan DPR yang telah disahkan sebelumnya.
Konflik dan manuver politik yang terjadi, telah memperlihatkan tingkah elit politik yang tak mengedepankan etika, moral dan kepentingan bersama. Melainkan politik syarat kepentingan golongan dan transaksional. Tentu hal ini sangat berbahaya bagi stabilitas politik dan kepentingan bangsa. Sebagai lembaga perimbangan Eksekutif, kisruh di Lembaga Dewan yang Terhormat akan mengganggu fungsi legislasi dan mengganggu jalannya pemerintahan, mengingat struktur kabinet negeri ini baru saja terbentuk yang akan berakibat pada penderitaan rakyat.
Politik di senayan tak ubahnya “Sasana” ajang adu kekuatan dimana pihak yang kalah tak mau menerima dan yang menang tak mampu mengakomodir yang kalah. Ada benarnya bila Almarhum Gus Dur menyebut DPR ibarat taman kanak-kanak, saling berebut makanan tanpa tau etika. Masihkah elit politik negeri ini menjungjung High Politic sebagai pijakan ataukah terjerembak dalam Low Politic yang syarat kepentingan sehingga kehilangan jiwa ke-Negarawanan.
Tentu tak boleh patah arang, kita harus optimis terhadap masa depan bangsa, tak semua Eksekutif ataupun Legislatif berperilaku busuk. Secercah harapan akan selalu ada, masih ada sosok Pramono Anung yang menolak dicalonkan menjadi ketua DPR versi KIH, Susi Pudjiastutik Menteri Kelautan dan Perikanan pemilik Susi Air yang syarat Prestasi, Fahri Hamzah yang selalu vocal dengan konstruksi berfikirnya, ataupun sosok-sosok yang menginspirasi lainnya. Tentu masih banyak pula elit politik negeri ini yang perlu melakukan “Revolusi Mental”.
Adanya gagasan dari para tokoh elit negeri ini untuk mendamaikan kedua Faksi tentu menjadi sinyal positif bagi Rakyat. Kekisruhan yang terjadi bukan hanya sebatas dalam ruangan senayan, melainkan membawa nasib ratusan juta rakyat Indonesia. Sebagai orang nomor satu di negeri ini besar harapan Joko Widodo mampu menggunakan peran strategis dan wibawa-nya untuk mengakhiri kekisruhan politik yang mengancam keutuhan Bangsa itu. Sudah saatnya Legislatif, Eksekutif, elit politik melakukan islah, menyatukan visi pembangunan untuk kemajuan bersama. (Achmadb)
Posting Komentar