 |
| Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM (sumber gambar : www.portalkbr.com) |
Pembahasan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah kian menggelora. Dalam tubuh internal pemerintah sendiri terjadi pro dan kontra, katakanlah salah satu Partai anggota Sekretaris Gabungan Kabinet Indonesia Bersatu II dengan lantang menyuarakan menentang kenaikan harga BBM. Rencana kenaikan komponen energi utama (BBM) ini menjadi sorotan banyak pihak. Energi adalah bagian yang tak terpisahkan dari denyut nadi kehidupan era modern, hampir seluruh sisi kehidupan kita di topang oleh sector energi, mulai dari pertanian (pupuk, pengairan, obat, operasional dll), listrik, air, transportasi, pendidikan dsb.
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM, yaitu untuk premium dengan harga awal 4.500 rupiah menjadi 6.500 rupiah dengan besar kenaikan 2.000 rupiah, sedangkan solar mengalami kenaikan dari 4.500 rupiah menjadi 5.500 dengan besar kenaikan 1000 rupiah. Konsumsi BBM bersubsidi saat ini diperkirakan mencapai 1,3 juta barel per hari, sedangkan lifting minyak kita hanya 830 ribu bph sehingga ada devisit 470 ribu barel perhari[1]. Saat ini pemerintah berasumsi bahwa BBM masih disubsidi pemerintah yang post anggarannya diperoleh dari APBN. Alasan pemerintah berencana menaikkan harga BBM yaitu terancamnya APBN, akibat semakin tingginya cost impor minyak yang harus ditanggung Negara untuk menutupi devisit kebutuhan BBM yang disebabkan dari timpangnya neraca produksi dan konsumsi minyak dalam negeri yang kian mengkhawatirkan. Selain itu kenaikan harga minyak dunia turut mempengaruhi jumlah subsidi yang harus disediakan pemerintah untuk menutupi kebutuhan pembelian minyak dunia. Meskipun subsidi itu masih kontroversi, beberapa kalangan menilai bahwa saat ini kita sudah di brainwash bahwa semua “harga minyak yang dikonsumsi oleh rakyat, harus dinilai berdasarkan harga internasional, meskipun minyak kita produksi sendiri” hal ini dianggap Negara mengeluarkan uang untuk mensubsidi setiap liter minyak yang dikonsumsi oleh rakyat. Belum lagi isu bahwa sebenarnya bensin yang dijual pemerintah adalah bensin kualitas paling rendah dengan ron 88 tidak bisa dibandingkan dengan harga bensin di Negara lain yang rata-rata sudah menggunakan ron 92 dan ron 95.
Alasan terancamnya APBN oleh membengkaknya subsidi BBM juga tidak sepenuhnya bisa dicerna oleh masyarakat. Demoralisasi elit politik kian terasa, masih segar di ingatan masyarakat bahwa isu pembelian pesawat kepresidenan yang menelan angka hampir 1 triliur rupiah belum termasuk biaya perawatan dsb, kasus korupsi misalkan century yang diperkirakan merugikan Negara 6,7 Triliun Rupiah, kasus hambalang, belum lagi isu kecurangan industri minyak, kebocoran APBN di berbagai sektor lainnya, dan aksi gagah-gagahan pemerintah meminjamkan dana ke IMF.
Menaikkan harga BBM, tidak semudah menaikkan harga kacang goreng. Sebagai komoditas primer yang menyangkut hajat hidup orang banyak tentunya kenaikan se-sen-pun sangat berpengaruh dalam perekonomian nasional. Ada kekhawatiran bahwa isu BBM sebagai komoditas politik menuju 2014, mengingat tahun 2013 ini eskalasi politik nasional sedang memanas. Dan juga ada kehawatiran adanya transactional political dalam pengambilan kebijakan kenaikan harga BBM sehingga semakin menyengsarakan rakyat terutama inflasi menjadi bagian yang tak terpisahkan. Dengan naiknya harga BBM secara otomatis akan menaikkan pula harga berbagai kebutuhan pokok lainnya, berdampak pada meningkatnya laju inflasi. Tingginya inflasi akan menurunkan daya beli masyarakat terutama masyarakat kelas menengah ke bawah, sehingga perekonomian nasional pun juga akan terganggu. Riskannya isu ini dapat dimanfaatkan sebagai komoditas politik menuju 2014, baik oleh faksi pengusung kenaikan harga BBM maupun faksi penentang kenaikan. Peluangnya faksi pengusung akan bersinggungan dengan para importir dan masyarakat penerima “BALSEM”, sedangkan partai penentang akan bersinggungan dengan masyarakat kelas menengah ke bawah secara luas.
Semakin tingginya konsumsi BBM dalam negeri menyebabkan semakin bergantungnya perekonomian Negara kita pada asing. Kebutuhan energi menjadi sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi dari pembangunan Negara dan pertumbuhan ekonomi nasional. Saat ini tinggal bagaimana pemerintah pandai memanage sektor energi ini. Tanpa energi manusia tak akan bisa bergerak, dan tentu saja energi tidak hanya BBM yang menjadi maindsheet kita selama ini, masih banyak energi alternatif yang potensial untuk kembangkan bila ditangani secara serius. Harga minyak dunia sangat bergantung pada kondisi politik dan ekonomi global, faktor yang berpengaruh diantaranya kondisi keamanan timur tengah, mata uang dolar (kondisi perekonomian Amerika Serikat sebagai konsumen terbesar BBM), dan China (konsumen BBM terbesar selain Amerika Serikat).
Ada beberapa alternatif dalam menanggulangi permasalahan BBM ini, yang pertama diversifikasi energi, perlunya pengembangan energi alternatif selain minyak bumi yang kian hari kian tidak menentu harganya. Diversifikasi sudah lama menjadi wacana tanpa ada perkembangan yang berarti, banyak sumberdaya yang bisa kita manfaatkan diantaranya biodiesel dari sawit, bioetanol dari limbah tebu atau komoditas berkarbohidrat lainnya, biogas, batu bara, dan pemanfaatan LNG secara massif. Namun tentu saja nampaknya pemerintah cenderung mencari penyelesaian masalah secara instant dan mengesampingkan rencana jangka panjang, kalaupun ada tingkat keseriusannya dipertanyakan. Lagi-lagi masyarakat hanya disodori konsep tapi minim realiasi, seperti halnya rencana pemerintah mengkonversi BBM untuk kendaraan bermotor terutama mobil menjadi berbahan Gas. Sampai saat ini pembangunan infrastruktur proyek ini pun tidak terdengar lagi.
Alternatif yang kedua, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi massal guna mengefisiensikan penggunakan BBM. Masyarakat sangat membutuhkan transportasi yang murah, cepat, tepat dan handal, jika hal itu terpenuhi maka masyarakat dengan sendirinya akan berpindah ke moda transportasi masal. Buruknya transportasi massal di Indonesia, menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum. Minimnya pembangunan transportasi massal, kurangnya perencanaan jangka panjang, dan banyaknya kebijakan transportasi berorientasi pada masalah politis demi mengejar popularitas sesaat. Pemerintah lebih senang membangun jalan aspal dari pada membangun rel kereta api maupun sarana dan prasarana moda transportasi lainnya. Pembangunan rel kereta api kita bisa dibilang sangat lambat dibandingkan dengan Negara lain misalkan China tahun 2015 yang akan memiliki jaringan rel kereta api supercepat dengan panjang 120 ribu KM[2] bandingkan dengan Indonesia, rel kereta api yang masih berfungsi hanya di pulau Jawa dan Sumatera sedangkan dipulau lain sudah tidak difungsikan lagi dengan alasan efisiensi dsb. Itupun kondisinya bisa dikatakan kurang layak, bayangkan rel kereta api utama sepanjang banyuwangi sampai madiun semenjak jaman Belanda tidak pernah diganti, tentunya umurnya sudah mencapai 100 tahunan tak ayal bila sering kali terjadi kereta api mengalami anjlok, dsb. Selain itu janji-janji pemerintah akan transportasi massal hanya menjadi komoditas kampanye semata, misalkan janji pembangunan monorel di Surabaya, Jakarta, makasar, Palembang dsb hangat saat kampanye dan dingin saat masa realisasi. Maraknya pembangunan jalan tol, terutama jalan tol dalam kota semakin memperburuk keadaan dimana kendaraan semakin terpompa masuk ke dalam kota yang akan menyebabkan kemacetan[3]. Lagi-lagi berapa juta liter BBM yang dikorbankan untuk menghidupkan mesin kendaraan macet di jalan.
Alternatif yang ketiga, pengalihan subsidi bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan. Ketergantungan Negara terhadap minyak asing memang tidak bisa dihindari untuk saat ini, namun ada berbagai alternatif bahan bakar potensial terbarukan yang masih belum kita manfaatkan. Namun sayangnya, lagi-lagi perhatian pemerintah terhadap isu bahan bakar ini masih tergolong rendah. Tanpa sokongan dari pemerintah produksi bahan bakar non-fosil ini juga membuat dilema bagi produsen terutama pada selisih harga antara biofuel dan bahan bakar konfensional. Misalkan untuk memproduksi 1 liter biofuel dibutuhkan 6,5 kilogram singkong, sehingga apabila dikalkulasikan dengan asumsi harga singkong 800 rupiah maka dibutuhkan 5.200 rupiah untuk bahan baku saja belum termasuk ongkos produksi, bandingkan dengan premium seharga 4500 rupiah[4]. Apabila pemerintah memberikan subsidi maupun perhatian lainnya untuk pengembangan biofuel ini, maka harga jualpun dapat di tekan, tentunya nilai subsidinya tidak sebesar subsidi pada bahan bakar fosil. Keuntungan lainnya kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia semakin dekat.
Selain ketiga alternatif yang di tawarkan oleh penulis, pemerintah sebaiknya juga memperhatikan aspek infrastruktur sarana dan prasarana produksi energi fosil di Indonesia, seperti minimnya Jumlah kilang minyak, tertinggalnya teknologi pengolahan pada kilang minyak yang ada, rendahnya eksplorasi maupun eksploitasi, instalasi jaringan pipa gas dan minyak dan sebagainya. Semua itu harus ditunjang dengan SDM yang berkualitas yang mampu mengolah sumberdayanya sendiri. Dengan adanya komitmen dan keseriusan dari pemerintah terlepas dari unsur politis yang ada, harapannya kemandirian dan kedaulatan energi Indonesia dapat kembali, kemudian dapat kita wariskan sampai anak cucu bangsa kelak [AB].
Pustaka
[3] Azwar Anas, Bupati Banyuwangi dalam acara Daurah Marhalah III Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. 2013. Surabaya
Posting Komentar