 |
| Presiden SBY Menggunakan Pesawat Telekomunikasi (sumber gambar : www.radioasutralia.net.au) |
Akhir-akhir ini dunia Internasional seolah dikejutkan ulah mantan konsultan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat bernama Edward Snowden, yang membocorkan kepada sejumlah media Internasional aktivitas penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia. Sejumlah Negara-negara Asia termasuk Indonesia tak luput dari aksi penyadapan mereka. Bahkan yang paling menghebohkan adalah Negara sekelas Jerman tak luput dari aksi spionase itu, tak tanggung-tanggung yang disadap adalah orang nomer satu dinegara sekutunya yaitu Angela Merkel (Kanselir Jerman). Tak ayal informasi itu membuat geram Merkel dan sempat membuat panas hubungan diplomasi antara Negaranya. Aksi penyadapan ini cukup membuat kuping rakyat Indonesia memerah, sejumlah gerakan mulai bermunculan yang menuntut pemerintah bertindak tegas terhadap Australia. Bahkan sejumlah aksi petisi, demonstrasi, bahkan Cyber War mulai menyeruak pasca terungkapnya dokumen itu.
Belakangan Indonesia mengirimkan surat yang isinya meminta klarifikasi resmi kepada Australia tetapi jawaban yang didapat tak sesuai dengan yang pemerintah harapkan. Sejumlah kritik mulai bermunculan dari para pengamat politik yang menilai bahwa Australia tak memiliki etika diplomatik. Kasus penyadapan tak bisa dianggap sebagai kasus remeh-temeh, seyogyanya kasus ini sebagai pertaruhan harga diri bangsa. Dengan enggannya otoritas Amerika terlebih Australia untuk meminta maaf, tercermin dalam kasus ini bahwa ada yang merasa dirinya sebagai bangsa superior dan mengganggap bangsa lain inferior.
Secara sadar, sungguh wajar apabila saat ini Indonesia menjadi sasaran aksi spionase dunia. Sebagai Negara kaya sumberdaya alam, demografi yang besar dan semakin seksi dengan geografinya yang sangat strategis dalam pertarungan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Raksasa China yang semakin meningkat dikawasan Laut China Selatan. Apalagi sejumlah pengamat menduga aktivitas penyadapan yang dilakukan oleh Australia tahun 2009 berhubungan dengan negosiasi rencana pembelian ALUSISTA yaitu kapal selam kelas kilo dari Rusia yang kemudian batal dan beralih memesan kapal selam dengan kelas lebih rendah yaitu Changbogo dari Korea Selatan.
Aktivitas sadap-menyadap bukanlah barang baru dalam dunia Internasional. Negara manapun berpotensi untuk saling menyadap termasuk Indonesia. Meskipun sudah jamak terjadi bagaimanapun juga penyadapan tidak bisa dibenarkan dalam hukum dan etika hubungan Internasional. Apapun motivasi kedua Negara bersekutu ini, yang jelas hal ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hubungan diplomasi antar Negara bersahabat. Aktivitas penyadapan seolah menggambarkan dagelan negara penyembah HAM dunia yang sering menggembar-gemborkan nilai-nilai HAM tetapi justru menghianati nilai-nilai HAM itu sendiri. Kasus ini pula semakin membuka mata rakyat Indonesia akan lemahnya sistem pertahanan Negara ini. Dan yang tak kalah memperihatinkan adalah semakin memperlihatkan bahwa lemahnya bargaining position diplomasi bangsa dimata Negara tetangga.
Ada hal-hal yang harus dicermati serius dalam kasus ini, diantaranya reaksi pemerintah khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akhir bulan Oktober dimana awal mencuatya isu penyadapan, pemerintah terkesan tak menanggapinya dengan serius dengan hanya mengecam dan berniat meminta klarifikasi kepada Australia. Pemerintah mulai terlihat begitu reaktif pada pertengahan bulan November ketika media Australia mempublikasikan dokumen yang didapatkan dari Snowden yang menyebut nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono, sejumlah menteri, dan petinggi lainnya sebagai target penyadapan Australia. Pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis diantaranya mengirim surat kepada Australia untuk meminta penjelasan secara resmi, serta menghentikan sementara aktivitas kerjasama kedua Negara yaitu pertahanan, intelejen, dan kerja sama lainnya. Publik harus mengingat yang belakangan menjadi perbincangan menarik di dalam negeri yaitu kasus “bunda putri”, Presiden begitu reaktif ketika namanya disebut-sebut memiliki hubungan khusus dengan wanita misterius itu. Lalu yang jadi pertanyaan apakah presiden memliki sentimen tertentu ketika nama diri dan keluarganya disebut? Tentu tidak mungkin hanya karena hal itu.
Isu yang melibatkan Negara lain memang kerap dihubungkan dengan isu nasionalisme. Isu-isu semacam ini sangat berpotensi dimanfaatkan untuk menarik simpati dan mendongkrak popularitas kelompok tertentu. Publik harus mengingat bahwa Pertengahan bulan November ini kasus century mulai bergulir kembali, dimana orang terdekat Presiden yaitu Boediono selaku Wakil Presiden diduga terlibat didalamnya dan sejumlah kasus yang melibatkan elit Partai Demokrat dimana SBY sebagai Ketua Umum mulai menghangat kembali. Sekali lagi publik perlu waspada dengan semakin dekatnya tahun 2014 (tahun pertarungan PEMILU), jangan sampai reaksi elit negara ini sekedar bermotifkan kepentingan politik golongan semata untuk mengangkat citra diri dan partainya dimata rakyat, menyusul akhir-akhir ini elektabilitas partai yang kini berkuasa merosot akibat sejumlah kasus yang menderanya tak kunjung usai. Selain itu perlunya terus mencari motif dibalik Snowden yang rela menjadi buronan Amerika dengan mengumbar dokumen rahasia Negara tersebut. Tentu jangan sampai memburuknya hubungan dengan Amerika dan Australia justru dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu.
Pemerintah harus mengkaji langkah-langkah yang akan ditempuh dengan serius dan kepala dingin tanpa ditunggangi kepentingan golongan. Publik harus terus mengawal dan mengawasi kebijakan yang dibuat agar tidak menjadi boomerang bagi Indonesia, mengingat jumlah rakyat Indonesia di Australia dan hubungan kemitraan dengan Australia yang sangat erat. Selain itu secara Geografis Australia yang berbatasan langsung dengan Indonesia khususnya sangat berdekatan dengan Papua yang sering dilanda konflik. Dengan kondisi seperti itu Australia memiliki pengaruh besar terhadap stabiltas di kawasan selatan dan timur Indonesia. Hal ini harus menjadi harus menjadi pertimbangan yang kuat dalam mengambil kebijakan. Pemerintah harus menyelamatkan martabat Negara namun tetap berorientasi jauh kedepan untuk kebaikan bersama. Terakhir penulis berharap semoga kebijakan yang diambil tidak hanya “Gertak Sambal” yang panas dimulut, tak berdampak apapun, justru membuat tuannya sakit perut
Posting Komentar